Ketua Hipakad DPC Kediri Surati Kapolda Jatim Terkait Maraknya Penambangan Galian C

KEDIRI - Ketua Hipakad DPC Kediri mengirimkan surat resmi kepada Kapolda Jatim terkait terjadi penambangan galian C diduga tanpa mengantongi izin resmi. 

Keprihatinan Ketua Hipakad ini sudah memuncak setelah melihat langsung kondisi pertambangan di beberapa wilayah Kecamatan Kabupaten Kediri. 

Baca juga: Rektor UB Berangkatkan 34 Mahasiswa MBKM Semeru II

Sudrajat kepada media meminta agar Kapolda Jatim melalui Kapolres Kediri untuk melakukan tindakan kepada para penambang galian C yang diduga tanpa mengantongi izin yang sah. 

"Kami sangat prihatin atas tindakan orang yang tidak bertanggung jawab, dengan surat resmi ini saya meminta ada tindakan langsung dari Polres Kediri, " ungkap Sudarjat kepada media ini, Sabtu (27/8/2022) 

Baca juga: Antisipasi Musim Hujan, TNI Bersama BPBD Bersihkan Sungai di Sejumlah Wilayah Mojoroto

Berdasarkan surat dari Ketua Hipakad DPC Kediri dengan nomor : 04/HIPAKAD-0809/I/2022 yang ditujukan kepada Kapolda Jatim

perihal permohonan penertiban penambangan di wilayah Kecamatan Plosoklaten, Puncu dan Kecamatan Kepung. 

Baca juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Momentum Bank untuk Stop Danai Batu Bara

Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Baca juga: Mineral Tersembunyi Lumpur Sidoarjo dan Potensinya

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan dan Mineral.

Berdasarkan dasar surat tersebut dan hasil pemantauan lapangan di lokasi penambangan di Wilayah Kecamatan Plosoklaten, Puncu dan Kepung ditemukan fakta lapangan antara lain :

Baca juga: Komisi VII DPR RI Desak Kementerian ESDM Perbaiki Ekosistem Pertimahan

Adanya kerusakan lingkungan akibat penambangan liar bahan galian C (pasir dan kerikil).

Banyak penambang dalam melaksanakan usaha penambangan belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Lingkungan.

Berdasarkan fakta tersebut, maka kami memohon kepada Bapak Kapolda Jatim agar segera dapat memerintah Kapolres Kab Kediri untuk menertibkan kegiatan penambangan tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lingkungan yang lebih besar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Hipakad DPC Kediri Ulpianus Sudrajat, S.H

Baca juga: Amsakar Tinjau Kebakaran di Sagulung