Mantan Kadinsos Kota Kediri Divonis 6 Tahun Penjara

KEDIRI - Sidang agenda pembacaan putusan atau terdakwa insial TKP mantan Kadinsos Kota Kediri divonis 6 tahun dan SDR divonis 4 tahun perkara Tipikor penyaluran bansos berupa BPNT di Dinas Sosial Kota Kediri tahun anggaran 2020-2021.

Sidang berlangsung di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A Khusus di Surabaya, Kamis (22/9/2022)

Baca juga: Jaksa Agung Burhanuddin Beri Empat Pesan untuk Jajaran Kejati Kalbar

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Kediri Harry Rachmat, S.H, M.H dalam keterangan pers menyampaikan, sidang lanjutan perkara Bansos BPNT Dinsos Kota Kediri agenda pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, S.H., M.H. membacakan amar putusan. 

Terdakwa insial TKP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. 

Baca juga: Kejari Kab Kediri Terima Perkara Laka Tahap II Tersangka MZ Warga Papar Kediri

Terdakwa divonis 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 250.000.000, - apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 bulan. 

Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan menetapkan terdakwa tetap ditahan. 

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Kediri Gandeng Kejaksaan Terkait Tunggakan 15 Badan Usaha Iuran BPJS

Membebankan terdakwa membayar uang penganti sejumlah Rp. 618.223.750 paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh penuntut umum untuk dilelang dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun, " ucapnya. 

Baca juga: Walikota Kediri Apresiasi Restorative Justice Kejari Kota Kediri Perkara Laka Warga Blabak

Lanjut Harry untuk terdakwa SRD divonis selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000, - dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 bulan. 

Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. 

Baca juga: Jampidsus Laporkan Perkembangan Perkara Pemberian Fasilitas Ekspor Minyak Sawit

Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 586.875.000 dikurangkan Rp. 182.650.000 yang sudah disita dan jumlah yang harus dibayar sejumlah Rp.317.436.875 paling lama 1 bulan. 

Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila terpidana tidak bisa membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh penuntut umum untuk dilelang.

Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.  

Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tipikor secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu primair pasal 12 (e) jo pasal 18 UU RI nomor 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

"Barang bukti conform tuntutan JPU membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, - dan atas putusan tersebut baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir, " tutup Harry Rachmat, SH.MH selaku Kasi Intelijen Kejari Kota Kediri. 

Baca juga: Penerapan Kerugian Perekonomian Negara Dalam Perkara Korupsi Berkaitan Dengan Hajat Hidup Masyarakat