Pemkab Kediri Launching Aplikasi Simnangkis Cegah Ganda Data KPM

KEDIRI - Upaya Pemkab Kediri terus berbenah dalam hal memberikan pelayanan yang maksimal kepada masayarakat. Salah satunya, lagi-lagi Pemkab Kediri kembali launching aplikasi Simnangkis atau Sistim Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kediri terkait data valid keluarga penerima manfaat (KPM).

Kehadiran aplikasi Simnangkis ini resmi dilaunching oleh Bupati Kediri H Hanindhito Himawan Pramana melalui Sekda Kab Kediri Dede Sujana di Pendopo Panjalu Jayati Kab Kediri, Rabu (29/12/2021).

Baca juga: Arshaka Finance, Platform Edukasi Saham Syariah Besutan Mahasiswa ITS

Dede Sujana selaku Sekda Kab Kediri mengatakan, dengan di launchingnya aplikasi Simnangkis ini untuk memudahkan pemutakhiran data KPM agar tidak terjadi dobel data.

"Salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan, sebagai tolak ukur dengan memiliki validasi data, sehingga tidak akan ada yang intervensi ketika ada program bantuan sosial dari Pemkab Kediri atau Pemprov Jatim bisa tepat sasaran, " ucapnya.

Baca juga: Aliansi Wartawati Indonesia Rayakan HUT ke 1 AWI Dimuseum Singhasari Malang

Menurutnya dengan aplikasi ini bisa terdata mulai dari tingkat RT, RW, Desa sampai dengan Pemerintah Kabupaten Kediri. Jadi kalau mau melakukan mutasi data akan lebih mudah dan lebih sistematis.

"Dikarenakan, kondisi pandemi covid-19, memang masyarakat terkena dampaknya terutama dari aspek ekonomi warga Kab Kediri. Dan, kondisi menyeluruh hampir semua wilayah Kabupaten dan Kota juga mengalami hal yang sama, " katanya.

Baca juga: Biro SDM Polda Jatim Beri Dukungan Psikososial dan Pertolongan Pertama Psikologis pada Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Ia berharap dengan kehadiran aplikasi Simnangkis ini jika ada bantuan sosial dari pemerintah tentang penanggulangan ekonomi. Seperti, bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bisa tepat sasaran.

"Sehingga, dengan aplikasi ini tidak akan terjadi dobel atau ganda data.Dengan aplikasi juga memudahkan untuk melakukan pembaruan data, tapi tentunya tetap melalui musyawarah desa, kalau sudah ditetapkan sebagai penerima manfaat baru selanjutnya dimasukkan dalam program aplikasi tersebut, " tutup Dede. (pri)

Baca juga: Peringati Nuzulul Qur’an, FILKOM UB Undang Ustadz Anas Fauzie

 

 

Baca juga: Kapolda Jatim: Polisi Dalam Tugas dan Tanggung Jawab Harus Menerima Kritik dan Masukkan untuk Perbaikan Kedepan